SBY: Negara Kok Begini, Juru Fitnah dan Penyebar Hoax Merajalela

SBY: Negara Kok Begini, Juru Fitnah dan Penyebar Hoax Merajalela

Berita Terbaru - Susilo Bambang Yudhoyono, mantan presiden ke 6 Republik Indonesia kembali bersuara di akun twitter miliknya. Dalam sebuat status di twitternya SBY mengeluhkan soal merajarelanya kabar bohong atau hoax.

Promodomino.com Situs Bandar Domino online Agen Domino Online Agen Domino99 Dan BandarQ Terpercaya Terbesar Di Indonesia

"  Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah & penyebar "hoax" berkuasa & merajalela. Kapan rakyat & yg lemah menang? *SBY*,  " tulis SBY di akun @SBYudhoyono, Jumat (20/1/2017).

Kicauan Twitter yang di posting sekitar pukul 14.00 sampai pukul 16.55 tersebut sudah di retweets sebanyak 2.765. Twit tersebut juga mendapat sebanyak 1.931 likes dan setidaknya 1600 lebih komentar dari pengguna twitter lainnya.

Presiden Jokowi kini tengah menggodok kebijakan untuk menanggulangi hoax. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki mengungkap, tiga cara itu yakni melibatkan perusahaan media sosial dalam menghapus konten negatif, penerapan denda bagi perusahaan, dan menyiapkan literasi tentang penggunaan media sosial.

Menurut Teten, keterlibatan perusahaan media sosial dalam melakukan pengawasan sangat penting. Setiap perwakilan perusahaan media sosial bergabung bersama pemerintah dalam satu satgas. Pemerintah berhak meminta media sosial menghapus semua konten bohong yang muncul dalam 24 jam.

DOMINO ONLINE | BANDAR Q | PROMODOMINO.COM | BANDAR POKER | AGEN POKER

Selain itu, dipertimbangkan juga menjatuhkan denda bagi perusahaan yang membiarkan konten negatif terus muncul tanpa filter. Terakhir, kementerian harus menyiapkan fungsi literasi tentang media sosial. Literasi ini harus mulai dijalankan melalui berbagai pendidikan.

" Fungsi literasi tentang medsos oleh kementerian, kepada masyarakat lewat pendidikan. Kan ada anak muda yang itu perlu memahami bagaimana media sosial, " tambah Teten.

Jurus-jurus ini telah dibicarakan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi. Opsi ini secara teknis akan dibahas kembali di tingkat menteri yang dipimpin Menko Polhukam.

• Tweet
• Share
• Share
• Share
• Share